Aset kripto menjadi salah satu yang dibahas dalam pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral se-Asean 2023 (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/AFMGM-International Financial Institutions (IFIs) Meeting di Bali akhir Maret lalu.
Dalam hal ini negara-negara Asean sudah mendiskusikan terkait badan pengawasan dan deputi sekjen dari Financial Stability Board (FSB) yang telah memperbaharui inisiatif global menangani dan memperkuat pengawasan kripto.
Poin yang dibahas juga adalah salah satunya tentang aset kripto yang erat kaitannya dengan pencucian uang dan terorisme. Sehingga tidak bisa bergantung kepada satu institusi saja yang menangani ini.
Lantas bagaimana prospek aset kripto di Asia Tenggara?
Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) Teguh Hermanda Kurniawan melihat prospek aset kripto di ASEAN masih cerah dan banyak peluang untuk terus tumbuh dan berinovasi.
"Namun, perkembangan ini akan bergantung pada bagaimana pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor ini mengatasi tantangan seperti regulasi, keamanan, dan adopsi yang luas," kata Teguh kepada kumparan, Minggu (8/5).
Menurutnya, adopsi dan pemanfaatan aset kripto dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi dan sosial lokal, seperti inklusi keuangan, pembayaran lintas batas, dan manajemen rantai pasokan.
"Peningkatan investasi dari perusahaan modal ventura dan investor institusional akan menjadi katalis penting bagi pertumbuhan industri kripto di ASEAN," kata dia.
Triple A, yakni perusahaan blockchain yang berbasis di Singapura, mengestimasikan jumlah kepemilikan aset kripto di seluruh dunia mencapai 320 juta orang atau rata-rata 4,2 persen dari populasi masyarakat dunia yang mencapai 8 miliar orang di 2023. Angka ini melesat dibandingkan tahun lalu yang hanya 106 juta orang.
Kepemilikan aset kripto terbanyak diperkirakan mencapai 130 juta orang di Asia, disusul oleh Afrika dengan 53 juta orang, dan Amerika Utara dengan 51 juta orang.
"Industri kripto di kawasan ini harus siap menghadapi perubahan ini untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan," kata Teguh.
Kripto, Terorisme dan Pencucian Uang
Indonesia sendiri telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan industri kripto dan mencegah praktik seperti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT).
Di Indonesia, kata Teguh, PPATK merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mencegah aktivitas ilegal ini. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Bappebti dan PPATK mencakup, mewajibkan platform perdagangan aset kripto untuk mendaftar dan mendapatkan izin dari pihak berwenang guna mematuhi standar AML/CFT dan melindungi pengguna dari risiko yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Hal ini memungkinkan otoritas untuk memantau transaksi kripto dan mengidentifikasi aktivitas ilegal," jelasnya.
Bank Indonesia menyadari kripto dan blockchain menjadi tantangan bagi bank sentral karena memiliki risiko yang besar. Apalagi hal ini tidak tertracking karena merupakan private currency.
Berdasarkan data Bappebti, transaksi kripto di Indonesia sendiri sudah mencapai Rp 13,8 triliun per Februari 2023, atau melesat 13 persen secara bulanan (mtm). Hal ini menempatkan Indonesia sebagai pasar kripto terbesar di Asean dan ke-30 di dunia.
"Pedagang kripto juga diharuskan untuk melakukan verifikasi identitas pengguna dan memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Langkah ini mencakup proses Know Your Customer (KYC)," kata Teguh.
Dicetak ulang dari KumparanBisnis, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
اترك رسالتك الآن