Per Januari 2022 kantor SGB Makassar kini pindah alamat. Kantor yang sebelumnya di Jalan Dr Sam Ratulangi, kini pindah alamat ke Jalan AP Pettarani Makassar tepatnya di Pettarani Business Center.
Adapun pembukaan kantor di alamat terbaru tersebut berdiri di atas lahan dengan luas 412 meter persegi dengan luas bangunan 1200 meter persegi ini dilakukan pada Senin 10 Januari 2022.
Pada pembuluh tersebut, turut hadir Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Stephanus Paulus Lumintang, dan Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi.
Kepala Cabang PT Solid Gold Berjangka (SGB) Cabang Makassar, Yunarti mengatakan, kantor baru ini pihaknya lakukan untuk memperluas ekspansi bisnis dan staf sehingga kapasitas gedung yang lama sudah tidak memadai.
Selain itu, mata dia, potensi bisnis perdagangan Berjangka Komoditi di wilayah Sulawesi Selatan juga semakin besar dari waktu ke waktu.
“Dalam setahun ini, kami menargetkan jumlah staf menjadi 600 orang dan pertumbuhan volume transaksi meningkat 194,98 persen,”ujar Yuniarti.
Yunarti menyebut, di kantor SGB Makassar yang baru sekarang dilengkapi dengan beragam fasilitas, antara lain ruang kerja dan ruang hiburan untuk karyawan.
Hal itu sesuai dengan komitmen “Good Business from Best Service”, terdapat pula fasilitas untuk nasabah yang berkunjung ke kantor yaitu VIP Room.
“Di sini, nasabah bisa menikmati kenyamanan ruangan untuk mendapatkan edukasi atau jasa konsultasi langsung dari para wakil pialang Berjangka,”urainya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Stephanus Paulus Lumintang mengatakan pihaknya mengapresiasi dan terus mendukung upaya SGB khususnya di Makasar dengan kehadiran kantor baru, dalam mengembangkan industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
Dicetak ulang dari Makassar Terkini, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.
إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة هنا تعبر فقط عن رأي الكاتب، ولا تمثل الموقف الرسمي لـ Followme. لا تتحمل Followme مسؤولية دقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات المُقدمة، ولا تتحمل مسؤولية أي إجراءات تُتخذ بناءً على المحتوى، ما لم يُنص على ذلك صراحةً كتابيًا.
